Ketum DPP Generasi Muda (Gema) Trikora, H. Muhamad Sirot, SH, S.IP, MHJakarta - DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru melalui Rapat Paripurna yang digelar pada Kamis (20/3/2025) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat yang diyakini sebagai langkah maju dalam memperkuat sistem pertahanan nasional.
Dukungan terhadap regulasi ini datang dari berbagai pihak, termasuk Ketua Umum DPP Generasi Muda Trikora, H. Muhamad Sirot, SH, S.IP, MH.
Menurutnya, UU ini sangat penting untuk menjawab tantangan zaman dan memastikan TNI menjadi kekuatan pertahanan yang modern serta profesional.
"Kami mendukung penuh UU TNI yang baru karena ini merupakan landasan bagi penguatan pertahanan nasional. Di era Presiden Prabowo, di mana perhatian terhadap sektor pertahanan semakin tinggi, regulasi ini menjadi bagian dari strategi besar untuk memperkuat kedaulatan Indonesia," ujar H. Muhamad Sirot.
*Meningkatkan Kesiapan TNI Menghadapi Tantangan Baru*
Revisi UU TNI yang baru diharapkan dapat meningkatkan kesiapan militer dalam menghadapi ancaman yang semakin kompleks.
Dalam era globalisasi dan teknologi digital, perang tidak hanya terjadi secara fisik tetapi juga dalam bentuk perang hibrida dan serangan siber. Menyesuaikan regulasi dengan perkembangan zaman adalah langkah strategis agar Indonesia tidak tertinggal dalam pertahanan global.
H. Muhamad Sirot menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan sistem pertahanan yang kuat, tidak hanya dalam aspek persenjataan, tetapi juga strategi dan struktur kelembagaan.
"UU TNI yang baru ini memungkinkan modernisasi sistem pertahanan, termasuk peningkatan kapasitas prajurit serta pemanfaatan teknologi canggih dalam sistem pertahanan kita," jelasnya.
*Peningkatan Kesejahteraan dan Profesionalisme Prajurit*
Salah satu aspek penting dalam UU TNI yang baru adalah peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme prajurit. Diharapkan, regulasi ini dapat memberikan kepastian hukum serta jaminan karier bagi personel TNI.
Dengan kesejahteraan yang lebih baik, para prajurit akan semakin termotivasi dalam menjalankan tugas mereka untuk menjaga kedaulatan negara.
"Kesejahteraan prajurit adalah bagian dari sistem pertahanan yang kuat. Kami berharap regulasi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi anggota TNI dalam hal karier, pelatihan serta hak-hak mereka sebagai garda terdepan pertahanan bangsa," tambah H. Muhamad Sirot.
*Memperkuat Sinergi Antarlembaga*
UU TNI yang baru juga berpotensi meningkatkan sinergi antara TNI dengan lembaga negara lainnya, termasuk dengan masyarakat sipil.
Dengan adanya regulasi yang lebih jelas, koordinasi dalam bidang pertahanan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Ini penting agar strategi pertahanan nasional tidak hanya bertumpu pada kekuatan militer semata, tetapi juga didukung oleh berbagai elemen bangsa.
"Pertahanan negara adalah tanggung jawab bersama. Kami di Generasi Muda Trikora juga berkomitmen untuk terus mendorong semangat bela negara di kalangan anak muda agar mereka memahami pentingnya peran pertahanan dalam menjaga kedaulatan bangsa," ujar H. Muhamad Sirot.
*Menjawab Tantangan Geopolitik dan Diplomasi Pertahanan*
Dalam konteks geopolitik Asia Tenggara yang terus berkembang, keberadaan UU TNI yang lebih adaptif sangat diperlukan. Indonesia perlu memiliki kekuatan militer yang bukan hanya tangguh dalam menjaga wilayahnya, tetapi juga mampu memainkan peran strategis dalam diplomasi pertahanan.
"Indonesia harus memiliki daya tawar yang kuat dalam diplomasi pertahanan. Dengan adanya regulasi ini, kita bisa memastikan bahwa TNI memiliki peran yang lebih signifikan dalam hubungan internasional, baik dalam kerja sama militer maupun dalam upaya menjaga stabilitas kawasan," lanjutnya.
*Mendorong Kesadaran Masyarakat akan Pertahanan Negara*
DPP Generasi Muda Trikora juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung penguatan pertahanan nasional melalui regulasi ini. Kesadaran akan pentingnya pertahanan negara harus menjadi bagian dari pola pikir masyarakat, sehingga ada dukungan penuh terhadap kebijakan yang bertujuan memperkuat kedaulatan bangsa.
"Kami berharap masyarakat bisa memahami bahwa pertahanan negara bukan hanya urusan militer, tetapi juga seluruh rakyat. Dengan mendukung UU TNI yang baru, kita turut serta dalam membangun bangsa yang lebih kuat dan berdaulat," tutup H. Muhamad Sirot.
Dengan komitmen semua pihak, implementasi UU TNI yang baru di era Presiden Prabowo dapat berjalan optimal dan membawa dampak positif bagi sistem pertahanan Indonesia secara keseluruhan.
Regulasi ini bukan hanya sekadar revisi hukum, tetapi juga bagian dari transformasi besar menuju Indonesia yang lebih aman, kuat dan dihormati di kancah internasional. (*/YK)
Sumber: DPP Gema Trikora
